12 Rekomendasi Hasil Muzakarah Ulama Se-Aceh Ke PJ Gubernur Aceh Untuk Segera Dijadikan Pergub

Banda Aceh – Para alumni Dayah Darussalam Al-Waliyyah Labuhan Haji Aceh Selatan yang tergabung dalam Rabithah Alumni Dayah Darussalam (RADAD) mengadakan Muzakarah Ulama serta Silaturrahmi alumni yang dipusatkan di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh, mulai dari tanggal 22 – 24 November 2022.

Kegiatan akbar ini berlangsung selama tiga hari dan diikuti oleh 120 alumni dari berbagai kabupaten/kota di Aceh dengan agenda sebagai berikut;

Muzakarah, silaturahmi, pengukuhan pengurus RADAD periode 2022-2027 dan rapat koordinasi serta pembentukan pengurus cabang.

Acara ini juga dihadiri oleh Abuya H Mawardi Waly Lc. MA dan Abu Muhammad Ismi (Abu Madinah).

Muzakarah menghadirkan pemateri dari internal RADAD dan juga dari luar mengangkat Tema, “Peran Ulama dalam Meneguhkan Nilai Keislaman, Kebangsaan, dan Kemanusiaan di Aceh dalam Bingkai Ahlussunnah Waljama’ah”.

Acara ini juga disiarkan langsung di channel youtube Darussalam Al-Waliyyah

Para pemateri muzakarah sebagai berikut;

Tgk H Mursalin Basyah, Lc., MA, Drs. Waled H Harmen Nuriqmar, Tgk H Banta Ali, Lc., MA, Tgk H Masrul Aidi, Abu H Muhammad Dahlan dan Abi Mukhlis Budiman.

Adapun moderator Tgk Mustafa Husen Woyla, S.Pd.I, Tgk H Umar Rafsanjani, Lc., MA dan Tgk Tabrani. ZA, S.Pd.I., M.S.I., MA.

Setelah berlangsung alot, muzakarah menghasilkan rekomendasi yang akan diserahkan kepada PJ Gubernur Aceh.

Berikut 12 Rekomendasi ;

REKOMENDASI MUZAKARAH ULAMA ACEH

1. DIHARAPKAN KEPADA PJ. GUBERNUR ACEH UNTUK MENGELUARKAN PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) TENTANG LARANGAN FAHAM SALAFI WAHABI DI WILAYAH PROVINSI ACEH KHUSUSNYA, SESUAI AMANAH QANUN ACEH TAHUN 2014 TENTANG POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM.

2. DIHARAPKAN KEPADA PJ. GUBERNUR ACEH UNTUK MENGELUARKAN SURAT EDARAN (SE) KEPADA SELURUH BUPATI DAN WALIKOTA DI PROVINSI ACEH TENTANG LARANGAN FAHAM SALAFI WAHABI.

3. DIHARAPKAN KEPADA PJ. GUBERNUR ACEH UNTUK PENGUATAN DINAS PENDIDIKAN DAYAH DI MASING-MASING DAERAH, DARI ITU MOHON DIKEMBALIKAN DINAS DAYAH DI KABUPATEN /KOTA PISAH, TIDAK DIBAWAH DINAS SYARIAT ISLAM.

4. DIHARAPAKAN KEPADA PJ. GUBERNUR ACEH MENGELUARKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DAYAH SELURUH ACEH YANG BERBASIS SYARIAH SESUAI AMANAH QANUN ACEH TAHUN 2018.

5. DIHARAPKAN KEPADA PEMERINTAH ACEH UNTUK MENGELUARKAN PERATURAN GUNERNUR TENTANG PENGUATAN SYARIAT ISLAM SESUAI AMANAH QANUN ACEH TAHUN 2014 TENTANG POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM.

6. DIHARAPAKAN KEPADA PEMERINTAH ACEH UNTUK MENGELUARKAN PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) TENTANG PENERAPAN QANUN ACEH TAHUN 2018 PADA PASAL ALOKASI DANA 30% DARI APBA UNTUK PEMBANGUNAN DAYAH ACEH.

7. DIHARAPKAN KEPADA PEMERINTAH ACEH MENGALOKASIKAN DANA KHUSUS DARI APBA UNTUK STUDI PURNA ULAMA DI DAYAH-DAYAH DI ACEH SESUAI AMANAH QANUN ACEH TAHUN 2018.

8. DIHARAPKAN KEPADA PEMERINTAH ACEH (LEGISLATIF DAN EKSKUTIF) AKUR DAN DAMAI DALAM MENJALANKAN AMANAH YANG PRO RAKYAT.

9. DIHARAPKAN KEPADA PEMERINTAH ACEH UNTUK MELAKSANAKAN QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN AQIDAH.

10. DIHARAPKAN KEPADA PEMERINTAH ACEH UNTUK MELAKSANAKAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LKS (LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH).

11. DIHARAPKAN KEPADA PEMERINTAH ACEH UNTUK MELAKSANAKAN QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL.

12. DIHARAPKAN KEPADA PJ GUBERNUR ACEH MENDUKUNG DAN MELAKSANAKAN SEMUA FATWA MPU ACEH DAN MEMERINTAHKAN KEPADA PEJABAT EKSEKUTIF MULAI DARI TINGKAT GAMPONG, KECAMATAN DAN KABUPATEN/KOTA UNTUK MENSOSIALISASIKAN DAN MENJALANKAN SESUAI FATWA.